Pengertian Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri RI

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

 Pengertian hubungan internasional, antara lain :

Menurut buku Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI
Hubungan intemasional adalah hubungan antarbangsa (maksud antamegara) dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Charles A. Me. Clelland
Hubungan intemasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

Warsito Nathiesen
Hubungan intemasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Kesatuan sosial tersebut antara lain:

• negara
• bangsa
• organisasi internasional

Tygre Nathiessen
Hubungan intemasional merupakan bagian dan ilmu politik. Komponen hubungan intemasional meiiputi:

1. Politik intemasional (international polities)
2. Organisasi dan administrasi internasional (international organization and administration)
3. Hukum intemasional (international law)
4. Studi tentang pariwisata intemasional (the study of foreign affair)

Syarat suatu negara dapat mengadakan hubungan intemasional adalah merdeka dan berdaulat penuh.

Wujud adanya hubungan intemasional suatu negara adalah telah dibukanya perwakilan di luar negeri baik bersifat diplomatik maupun konsuler yang mengemban aspirasi atau kepentingan nasional negaranya.

POLITIK LUAR NEGERI Rl BEBAS AKTIF

Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

• Politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan atau kumpulan kebijaksanaan yang ditetapkan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain guna memenuhi kepentingan nasional negaranya.
• bebas aktif adalah
  Mohammad Hatta (Pidato Penegasan Politik Luar Negeri Rl yang berjudul “Mendayung di antara Dua Karang” tanggal 2 September 1948 di depan Sidang BP KNIP)
  a) Bebas artinya Indonesia tidak memihak Rusia (sosialisme/komunisme) atau Amerika (liberalisme).
  b) Aktif, artinya Indonesia harus menjadi subjek dalam percaturan politik intemasional. Mochtar Kusumaatmaja
  a) Bebas artinya Indonesia tidak memihak pada pihak-pihak (liberalisme dan sosialisme / komunisme) yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Pancasila).
  b) Aktif, artinya Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian intemasional, melainkan bersikap aktif.
  Pendapat umum
  a) Bebas artinya Indonesia tidak memihak dalam pertentangan Blok Barat (liberalisme) dan Blok Timur (sosialisme/komunisme).
  b) Aktif, artinya UUD 1945 memberi kewajiban :
  
  (1) Indonesia aktif dalam menghapuskan penjajahan.
  (2) Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian.
  (3) Indonesia aktif memperjuangkan keadilan dalam suasana intemasional.

Kesimpulan:

Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, yaitu politik yang ditetapkan bangsa Indonesia untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang diabdikan kepada kepentingan nasional negara, yang mempunyai hak penuh untuk menentukan sikap dan kehendak sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat serta aktif berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam lingkup intemasional.

Politik luar negeri bebas dan aktif ini berbeda dengan politik luar negeri netral, yaitu politik luar negeri yang tidak peduli / tidak mendorong untuk mengambil sikapnya terhadap kejadian intemasional (cuek masa bodoh).

Periodisasi Kepentingan Nasional

1. Periodisasi kepentingan nasional yang menonjol (utama):
2. Tahun 1945 -1950      : kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan
3. Tahun 1950 -1963      : pengembalian wilayah Irian Jaya
4. Tahun 1966 -1969      : pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
5. Tahun 1969 – 1998     :  pembangunan ekonomi
6. Tahun 1998-sekarang : reformasi di segala bidang terutama politik, hukum, dan ekonomi

Faktor Penentuan Perumusan Politik Luar Negeri

Faktor-faktor yang menentukan peaimusan politik luar negeri suatu negara adalah :

1. Posisi Geografis
2. Sejarah Perjuangan
3. Jumlah Penduduk
4. Kekayaan Alam
5. Militer
6. Situasi internasional
7. Kualitas Diplomasi
8. Pemerintahan yang bersih
9. Kepentingan Nasional